JAKARTA (Media Kalimantan News) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang mencapai 250 persen.
Kenaikan tajam PBB tersebut memicu protes dari masyarakat setempat dan menuai sorotan publik.
“Oh, itu lagi kita cek,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, dilansir dari detik.com, Rabu (6/8).
Tito mengatakan dirinya telah memerintahkan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pengecekan terhadap dasar kebijakan tersebut.
“Saya sudah perintahkan Itjen untuk mengecek, itu saja dasarnya apa,” katanya.
Ia mengaku belum mengetahui secara pasti apakah kenaikan PBB tersebut sudah melalui proses konsultasi dengan Kemendagri.
“Saya akan cek,” imbuhnya.
Tito mengaku mengetahui informasi kenaikan PBB Pati tersebut dari pemberitaan media.
“Saya tahu dari media makanya akan kita cek,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Pati, Sudewo, menyampaikan alasan pemerintah daerah menaikkan PBB hingga 250 persen.
“Berusaha maksimal rumah sakit ini menjadi baik sebaiknya untuk rakyat Kabupaten Pati,” ujarnya, dilansir dari detikJateng, Rabu (6/8).
Ia menyebut perbaikan infrastruktur juga menjadi salah satu alasan utama kenaikan PBB.
“Saya berusaha maksimal infrastruktur jalan yang sebelumnya kondisinya rusak berat saya perbaiki bagus,” katanya.
Kebijakan tersebut tetap menuai kritik karena dinilai memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. (ani)
