BANJARMASIN (eMKa) – Sejumlah lahan masih perlu dibebaskan untuk memuluskan pengerjaan proyek peningkatan kapasitas Sungai Veteran tahap pertama di Banjarmasin.
Meski pengerjaannya dibiayai oleh dana bantuan Bank Dunia melalui program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP), pembebasan lahan tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin.
Proses pembebasan lahan sudah dimulai sejak 2023. Namun, beberapa area seperti Warung Makan Ridho, D’master, sebagian lahan Kelenteng Soetji Noerani, dan Taher Square belum dibebaskan.
Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, mengakui masih ada lahan yang belum tuntas dibebaskan. Dirinya berdalih bukan karena proses yang alot, tetapi masih dalam tahap negosiasi.
“Mungkin soal posisinya. Karena diperlukan 14 meter untuk proyek ini,” ujar Ibnu.
“Misalnya untuk Taher Square, kalau kena dampak akan diruntuhkan semuanya. Semoga ini bisa didukung oleh pemilik,” tambahnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, menjelaskan bahwa lahan yang akan dibebaskan sudah dimasukkan dalam peta bidang. “Seperti kata Pak Wali, kita perlu membebaskan lahan sekitar 14 meter,” katanya.
Pemkot telah mengalokasikan anggaran Rp 8 miliar untuk pembebasan lahan. Namun, jumlah pasti biaya akan menunggu hasil perhitungan tim appraisal. “Harus selesai tahun ini. Kita targetkan Desember sudah bebas lahannya,” ujarnya.
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, I Putu Eddy Purna Wijaya, memastikan proyek tahap I tetap berjalan lancar meski ada lahan yang belum dibebaskan. Pengerjaan dimulai di wilayah yang sudah bebas, yaitu kawasan Simpang Ulin.
“Kami yakin pemkot akan segera membebaskan lahan itu,” ucap I Putu Eddy Purna Wijaya.
Proyek ini mencakup pelebaran sungai menjadi 7–8 meter dari belakang Kelenteng Soetji Noerani hingga Simpang Ulin, pemasangan pompa, serta pembangunan tiga pintu air di Sungai Veteran, Sungai Bilu, dan Sungai Gardu.
Peningkatan kapasitas Sungai Veteran tahap I ditarget rampung pada 2026 dengan total anggaran Rp 209 miliar. (dmo/jrx)
