PARINGIN (Media Kalimantan News) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan menggelar Forum Konsultasi Publik II terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan untuk periode 2025-2029, di Grand Qin Hotel Banjarbaru, Rabu (25/9).
Kegiatan yang dibuka oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, Rudiansyah Sofyan ini merupakan kelanjutan dari Forum Konsultasi Publik I yang telah digelar sebelumnya, dengan tujuan menghimpun masukan dari berbagai pihak terkait kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Balangan.
Rudi menyampaikan, partisipasi publik dan pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.
“Konsultasi publik merupakan bagian integral dari proses penyusunan KLHS. Keaktifan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyediakan data-data yang diperlukan, serta keterlibatan para pemangku kepentingan, menjadi faktor penting dalam memastikan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Sementara, Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan, Aidinnor menekankan bahwa acara ini merupakan momen strategis dalam memastikan RPJMD Balangan tahun 2025-2029 selaras dengan skenario yang telah dirumuskan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan KLHS ini, khususnya kepada masyarakat yang telah memberikan masukan pada forum sebelumnya,” katanya.
Melalui kerjasama dengan Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) Fisipol Universitas Gadjah Mada, ia berharap dokumen KLHS ini dapat menjadi acuan yang solid dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Setelah forum ini, langkah selanjutnya adalah melaksanakan tahap pra-validasi, yang akan menjadi bagian penting sebelum KLHS RPJMD Kabupaten Balangan 2025-2029 disahkan secara resmi.
Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM).
Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap isu-isu lingkungan, sosial dan ekonomi.
Acara ini dihadiri oleh tim pokja penyusun KLHS RPJMD, perwakilan Badan Pusat Statistik, serta perwakilan dari perusahaan PT Adaro Indonesia, PT Balangan Coal, dan PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA).
