PARINGIN (Media Kalimantan News) – Komisi III DPRD Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) agar pelatihan kerja yang diselenggarakan selaras dengan kebutuhan pasar kerja di daerah.
Harapannya, masyarakat yang mengikuti pelatihan bisa langsung bekerja atau memiliki keterampilan yang relevan untuk mencari pekerjaan, sehingga turut membantu meningkatkan perekonomian Balangan.
Ketua Komisi III DPRD Balangan, Hafis Ansyari, menegaskan bahwa pelatihan yang diselenggarakan Disnakertrans harus mampu menjawab tuntutan dunia kerja.
“Pelatihan yang dilaksanakan harus dapat menjawab kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, setelah mengikuti pelatihan, masyarakat diharapkan tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga kesempatan untuk bekerja dan memperbaiki perekonomian mereka,” ujarnya pada Kamis (7/11).
Hafis menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan pelatihan keterampilan yang lebih terfokus dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar serta dunia usaha. Menurutnya, tanpa pemahaman jelas mengenai kebutuhan pasar kerja, pelatihan yang digelar berisiko tidak efektif dan tidak berdampak.
Lebih lanjut, ia meminta agar Disnakertrans memiliki data yang lengkap dan akurat mengenai perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Balangan dan jenis tenaga kerja yang mereka butuhkan. Dengan data ini, pelatihan bisa lebih terarah dan sesuai kebutuhan tenaga kerja di wilayah tersebut.
“Perusahaan yang ada di Balangan harus diketahui dengan jelas, termasuk berapa banyak kebutuhan tenaga kerja mereka. Dengan demikian, Disnakertrans dapat memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam setiap pelatihan yang diselenggarakan,” tambahnya.
Hafis juga mendorong disnakertrans untuk memperkuat kerjasama dengan perusahaan lokal agar lulusan pelatihan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka pengangguran dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat Balangan.
“Jika memungkinkan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat menjalin kerja sama (MoU) dengan perusahaan-perusahaan untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian, pemerintah bisa menyesuaikan program pelatihan kerja agar peserta pelatihan dapat langsung bekerja setelah lulus,” jelas Hafis.
Dengan perencanaan pelatihan yang matang dan terfokus pada kebutuhan perusahaan, Hafis berharap kualitas tenaga kerja di Balangan dapat memenuhi standar yang diinginkan.
